TENGGARONG, Bupati Kutai Kartanegara Hj Rita Widyasari, Senin (20/3/2017) pagi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2016, melalui Rapat Paripurna DPRD Kukar ke 7, yang dipimpin Ketua DPRD Salehudin SSos, Sfil didampingi Wakil Ketua Sudirman, H Rudiansyah.

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut para anggota DPRD Kukar, kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan sejumlah undangan lainnya.

Hj Rita Widyasari dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Hj Rita Widyasari menjelaskan kaitannya pendapatan, dimana pada 2016 lalu pendapatan Kukar kisaran mencapai Rp 4,37 triliun , dengan realisasi sebesar Rp. 4,14 triliun atau 94,61 %, dengan perincian pendapatan dari PAD dianggarkan Rp. 285,08 milyar terealisasi Rp. 279,06 milyar atau 97,89 %, Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp. 497,2 milyar dapat terealisasi sebesar Rp. 431,87 Milyar atau 86,86 %, sedangkan dana yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp. 3,59 triliun terealisasi hanya sebesar Rp. 3,43 trilyun atau 95,42 %. Tidak tercapainya target pendapatan disebabkan adanya dana sisa salur yang belum ditransfer ke kas daerah.

Sementara untuk Belanja Daerah, Rencana Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 4,58 triliun terealisasi Rp. 3,95 triliun atau 86,41 % dengan perincian, Belanja Tidak Langsung dianggarkan Rp. 2,42 triliun terealisasi Rp. 2,27 triliun sedangkan komponen Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 2,16 triliun terealisasi Rp. 1,68 triliun. Sedangkan Pembiayaan, Kebijakan Umum Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk meningkatkan menajeman pembiayaan daerah dalam rangka akurasi efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan, sebagai akibat dari penurunan pendapatan.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan,Mengalokasikan penerimaan pembiayaan setelah perubahan dari SiLPA tahun yang lalu sebesar Rp. 217,19 Milyar dengan realisasi 100 %, dan Alokasi dana untuk keperluan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 15 Milyar dan terealisasi seebsar Rp. 10,5 Milyar atau 70 %.

“Dari pengelolaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 tersebut tersedia Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 391,229 milyar, dengan potensi hutang pada tahun 2017 sebesar Rp. 537 milyar,” katanya.

Sementara sesuai dengan misi yang digalakkan pemerintah Kukar, kesemuanya dapat berjalan dengan maksimal, misi pembangunan Pemkab Kukar itu adalah

Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat, Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten,  Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah dengan sasaran , Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah, Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah, Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.(awi-poskotakaltimnews.com)